kepala daerah dan dprd harus bekerjasama dalam menetapkan. Pada bagian pertimbangan hukum, MK telah menjelaskan bahwa pemerintah perlu menyediakan aturan yang memuat mekanisme dan persyaratan dalam memilih. kepala daerah dan dprd harus bekerjasama dalam menetapkan

 
 Pada bagian pertimbangan hukum, MK telah menjelaskan bahwa pemerintah perlu menyediakan aturan yang memuat mekanisme dan persyaratan dalam memilihkepala daerah dan dprd harus bekerjasama dalam menetapkan  menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang

DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga. 1. PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA A. e. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Sehubungan dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, dalam hal ini DPRD berdasarkan tugas dan wewenangnya memuat Perda, Undang-undang 32 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda, sebagai berikut :. Di samping itu, keberadaan kata “atau” pada UU Pemerintah Aceh. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa kebijakan daerah yaitu peraturan daerah. "Tiba-tiba penjabat ini kami tidak tahu karena tidak pernah ada konsultasi DPRD, tidak pernah ada pemberitahuan ke DPRD, jadi memang betul-betul. penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan. Fungsi anggaran, yaitu fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama– sama dengan kepala daerah. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah; c. (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Jakarta memiliki lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi. . Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka. Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. 2. UU No. 2. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan: 14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023. Sebagaimana diketahui, seharusnya provinsi maupun kabupaten/ kota sudah. daerah menetapkan keputusan kepala daerah24. 2016 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Kepala daerah dan DPRD harus bekerjasama dalam menetapkan. oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah. Fungsi anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta menetapkan APBD tiap tahun ke tahun. 16. 7 Pemerintah daerah tersebut terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang. Sesuai dengan Pasal 10 UU Susduk. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten / Kota ; f. Perbedaan Bupati dan Walikota – Terkadang, kita melakukan kesalahan dan mengalami kekeliruan dalam mengenali wilayah Indonesia yang termasuk kabupaten atau kota, begitu pula dengan pemimpinnya,. Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah – Pelaksanaan Otonomi Daerah sebenarnya telah ada dalam pemerintahan sebelumnya, yaitu pada zaman pemerintahan Orde Baru. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal fungsi anggaran DPRD harus menetapkan APBD yang diusulkan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, sedangkan dalam fungsi kontrol,. Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan DPRD. 3. A A A. (3) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian. Pemerintah bersama DPR, DKPP, KPU, dan Bawaslu memutuskan bahwa Pemilu Presiden-Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Namun apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak ada kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan tersebut, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan TARAKAN. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dimaksud paling sedikit meliputi: 1) laporan realisasi anggaran; (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD. . Ketiga, pembatalan Perda oleh presiden ini hanya dapat dilakukan 60 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Pemerintah Daerah. Masih. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. a. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa kebijakan daerah yaitu peraturan daerah. Penyampaian dan Pembahasan RAPBD. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; 4. 9 Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Mempercepat penyelesaian Peraturan Presiden tentang Pentahapan waktu yang mengikat semua pihak dalam proses penetapan dan penyusunan APBD oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagai turunan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Paling lambat akhir desember (31 desember) 13. RKPD harus dibahas bersama-sama sejak awal oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, agar RKPD dapat digunakan secara langsung sebagai pedoman penyusunan anggaran. Buruh, Pekerja, Pegawai, Tenaga kerja, Anak buah atau Karyawan (singkat ’ kary ’ sesuai definisi Pak ET) pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi. Our website frequently provides you with suggestions for refferencing the maximum quality video and image content, please kindly. legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD. Sebab, penandatanganan izin melepas dan ijin menerima diserahkan kepada penjabat. 4. Hal ini dikarenakan. Kepala Daerah harus mempunyai suatu kesadaran berpolitik. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Langsung. If you’re searching for kepala daerah dan dprd harus bekerjasama dalam menetapkan images information related to the kepala daerah dan dprd harus bekerjasama dalam menetapkan interest, you have visit the ideal blog. a. ASIA-Hal pertama dan mendasar yang perlu dipahami adalah kedudukan DPRD. 23 tahun 2014 lebih lanjut menjelaskan apa yang dimaksud dengan peraturan-peraturan lain dalam Pasal 246 yang mengatur bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Pasal 55 ayat (3): “Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Kepala Daerah kepada Kepala Daerah untuk mendapat penetapan. Pengajuan rancangan Perda oleh DPRD dapat dilakukan atas usulan anggota personal DPRD Kabu- paten Rokan Hulu, komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah kemudian disetujui pada rapat paripurna DPRD. 185,80 km 2 ini terdiri atas satu kota, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/ kelurahan. Total untuk tahun ini terdapat 101 posisi yang ditinggalkan pejabat definitif, sehingga harus diisi penjabat. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang kewenangan DPRD adalah terlihat dalam tata cara pemilihan Kepala Daerah. No. Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya. penetapan APBD. a. Kepala daerah dan DPRD harus bekerja sama dalam menetapkan. “Harus diingat, wakil kepala daerah itu hasil proses politik,” kata Akmal, Senin (29/1). Dalam penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota. A. meskipun kedudukan DPRD sejajar dengan Kepala Daerah akan tetapi dalam alokasi kekuasaan yang dimiliki lebih besar Kepala Daerah dibanding DPRD, ini terjadi karena. 000Z Sekolah. bahwa berdasarkan Un dang -Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanPeraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. 7. 3. Rakyat Daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri, yang akan menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengundurkan diri; b. Hal ini sesuai UU No. pengangkatan pejabat darah e. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada. com - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said merasa dizalimi karena tidak dilibatkan dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. pokok DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan d aerah”. Proses pemilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara langsung dengan ketentuan one man one vote (setiap anggota DPRD dapat memberikan suara pada satu pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah). Karena bagi ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. milik daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa. "Pada prinsipnya, APBD ditetapkan dengan perda sesuai UU. kebijakan daerah Jawaban: b 79. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan anggota DPRD. Mengubah dan menetapkan UUD. 6. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraanPemerintahan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 118 yang pada ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal Daerah belum memiliki DPRD, Kepala Daerah Pasal 1. J. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam. 32/2004 pasal 25sampai 26 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Daerah (baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota) ditentukan sebagai berikut : a. ( Josef Riwu Kaho,2001:70). Kepala daerah dan DPRD harus bekerja sama dalam hal. salah, asas ini menghendaki agar dalam membuat keputusan berdasar fakta dan peraturan perundang-undangan. d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda tentang APBD. kepala daerah. Tercapainya keamanan, kenyamanan dan kelancaran dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan kebijakan daerah berdasarkan UU sebelumnya tidak begitu jelas (kabur), Penjelasan umum butir 7 UU No. Kenyamanan dan keamanan bekerja terpenuhi. 1. Kepala daerah dalam kedudukannya sebagai kepala eksekutif, selain menguasai APBD juga dilengkapi perangkat yang cukup memadai, baik berupa biro (di provinsi),. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pemerintah Kota/Kabupaten dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Undang-undang yang berlaku. 2. daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan itu, dalam UU ini disebutkan bahwa belanja negara/daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan. Artinya, kedudukan DPRD dan Kepala Daerah beserta jajarannya adalah sejajar, bersama-bersama, sebagai mitra. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOMISI PEMILIHAN UMUM, Menimbang : a. Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31. Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD dengan jelas diatur dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan “Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas pemerintah daerah di luar negeri melalui menteri yang mengurusi urusan dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. Menurutnya, DPRD adalah mitra sejajar kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. efisiensi; adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal. 4. b. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu. Anggota DPRD provinsi adalah perwakilan rakyat daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam pemerintahan daerah yaitu:. Anggaran belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan pengeluaran hasil kinerja pelayanan masyarakat. Baca juga: Cara Akses. com - Indonesia memiliki tiga lembaga legislatif yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda di pemerintahan. Kemudian bersepakat dan melakukan konsensus membentuk sebuah negara yang. Keberadaan sebuah peraturan pelaksana terkait pengangkatan penjabat kepala daerah sebagaimana yang diperintahkan Putusan MK 15/PUU-XX/2022 menjadi hal yang penting. Telat Tetapkan APBD, Daerah Kena Sanksi. Raperda Kabupaten, atau DPRD Kota dan Walikota untuk RaperdaKota. Persamaan 1. Dalam hal Surat. Dalam proses penetapan anggaran komisi-komisi merupakan kelompok kerja yang bersama-sama dengan semua SKPD terkait membahas RKA-SKPD. sejajar b. 650. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. . 3. kepala daerah b. (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan disebut dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). PENDAHULUAN. Dalam Daerah dan Luar Daerah. menetapkan peraturan daerah c. 12. Our site always gives you hints for seeking the highest quality video and image content, please kindly hunt and locate more. Keempat tahapan pembicaraan tersebut adalah : 1) A. TENTANG. dahulu sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),namun Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau. 32 Tahun 2004 menyatakan, “Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat bupati/walikota atas usul gubernur dengan. Sedangkan kebijakan daerah berdasarkan UU sebelumnya tidak begitu jelas (kabur), Penjelasan umum butir 7 UU No. 12 Tahun 2011. UU No. "Kami menilai sebetulnya harus ada tetap penyempurnaan terhadap undang-undang sistem politik,. dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. a. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif. PERMASALAHANPenyusunan KUA dan PPAS. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan Umum APBD (KUA) 1) Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA). Dalam Pasal 144 UUPD pada intlnya disebutkan bahwa Rancangan Perda yang. pengusualan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilakukan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden. JAKARTA - Pemerintah akan mengkaji pemberian sanksi bagi daerah yang belum menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 77. Penetapan peserta pemilu: 14 Desember 2022-14 Desember 2022. a. 4. 606. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD; 2. Pasal 2 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan. Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD. 667. [email protected],-APBD . Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang, salah satunya adalah membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. a. Perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Rakyat Daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri, yang akan menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengundurkan diri; b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang- (peraturan daerah_), (2) bagaimana kedudukan peraturan kepala daerah dalam renzim peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan dilantik adalah Pejabat sebelumnya, tata tempat berada di sebelah kanan Menteri atau gubernur. 3. menambah jumlah bakal calon pada daerah pemilihan yang. c. Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam anggaran. peraturan daerah c. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 78 jo. Nuansa politik di setiap masa terbit2. Terkait fungsi pengawasan oleh anggota DPRD kepada Kepala Daerah beberapa waktu yang lalu terjadipemerintahan di daerah dalam menyeleng-garakan urusan Pemerintahan didaerah. pe. bahwa berdasarkan Un dang -Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilandaerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kepala daerah berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi. Pihak. Bertugas dalam mengusulkan pemberhentian Presiden serta Wakil Presiden. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. 21. . mengajukan rancangan Perda; c. (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Direksi Perseroda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perseroda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS. 3 Jimly Asshidiqie3 mengatakan bahwa secara umum, pengertian desentralisasi.